You are currently viewing Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dengan Sentuhan Teknologi Informasi

Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dengan Sentuhan Teknologi Informasi

Ciawi–Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Heri Suliyanto secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) angkatan XVI, Senin (6/8). Kegiatan yang dilaksanakan di Komplek Bumi PPMKP ini, jadi awal aktivitas 40 peserta dalam mengikuti beragam agenda kegiatan hingga 30 November 2018.
Dalam arahannya, Heri menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini menjadi sorotan, karena secara peringkat daya saing Indonesia masih berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Sementara dari sisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada hanya berjumlah 4 juta orang. Artinya setiap satu orang PNS minimal harus memiliki kapasitas untuk melayani lebih dari 60 orang, bahkan idealnya bisa melayani 100 orang warga.
Peningkatan kualitas layanan publik dengan segala permasalahan yang ada ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Perlu sebuah perubahan, baik itu paradigma maupun pola kerja. Inilah salah satu tujuan dari diselenggarakannya Diklatpim, yakni menghasilkan pemimpin perubahan.
Menurut Heri, era ke depan adalah era perubahan model kepemimpinan. Masuknya generasi milenial dalam birokrasi pemerintahan dengan segala karakteristiknya, menuntut pula perubahan pola kepemimpinan yang unggul dengan pemanfaatan jejaring kerja disertai pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi. “Hal ini tak bisa terelakkan, sentuhan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan,” ungkapnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas layanan publik, menjadi pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Beban perkerjaan dan masalah yang semakin kompleks tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara konvensional, apalagi jika harapannya adanya perbaikan kualitas layanan.
Heri berharap setiap peserta bisa beradaptasi dengan perkembangan kondisi yang ada, dan mampu muncul sebagai pemimpin yang unggul dengan mengusung agenda perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap peserta, tambahnya, harus mampu menghasilkan proyek perubahan yang bisa menyelesaikan permasalahan di unit kerjanya sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Kesempatan mengikuti Diklatpim, papar Heri, harus dimanfaatkan tidak hanya menempa kompetensi diri, tapi juga untuk membangun jejaring kerja. Apalagi peserta Diklatpim IV Angkatan XVI berasal dari instansi yang berbeda. “Kepemimpinan yang unggul di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tapi kemampuan dalam mengoptimalisasikan jejaring kerja,” paparnya.
Hal tersebut sejalan dengan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirumuskan dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam Undang-undang ini, peran ASN terbagi dua. Pertama, sebagai pembuat dan pelaksana tata aturan pelayanan publik yang sekaligus berperan dalam melayani publik. Kedua, sebagai perekat pemersatu bangsa.
“Sehingga tidak mungkin bisa jadi pemersatu bangsa jika tidak berkolaborasi dengan ASN dari berbagai instansi yang berbeda. Kebetulan dalam Diklat ini pesertanya berasal dari berbagai instansi, ini bisa dijadikan langkah awal untuk berkolaborasi dan membangun sinergi,” jelas Heri.
Diklatpim IV Angkatan XVI sendiri diikuti peserta yang berasal dari delapan institusi. Yakni, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perpustakan Nasional (Perpusnas), Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Dewam Ketahan Nasional (Watannas).***