PPMKP Gelar Public Hearing Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan

Featured News Publikasi

Penandatanganan Berita Acara pelaksanaan Public Hearing Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan – PPMKP tahun 2018 oleh perwakilan Ombudsman RI, Arif Wibowo.

 

CIAWI, PPMKP- Dalam rangka penyampaian Standar Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan sekaligus mendapatkan umpan balik/feed back, serta mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap kebijakan pelayanan yang berlaku di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) selama ini dan sosialisasi kegiatan pelatihan tahun mendatang, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) menggelar Public Hearing Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan , Jum’at (21/12) yang dihadiri stakeholder lingkup Kementerian Pertanian dan non Kementerian Pertanian serta kelembagaan petani yaitu dari Forum Komunikasi P4S. Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pertanian yang hadir antara lain perwakilan LAN, PPATK, LKPP, BPKP, Bappenas, BATAN, Badan Informasi Geospasial dll yang selama ini menjalin kerjasama kegiatan pelatihan dan kegiatan lainnya di PPMKP. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Komplek Bumi PPMKP tersebut menghadirkan narasumber Arief Wibowo dari Ombudsman RI wilayah Jakarta Raya yang menyampaikan paparan mengenai Standar Mutu Pelayanan Publik. Dalam paparannya arif menyampaikan pentingnya penyediaan  Standar Pelayanan Publik sebagai dasar melakukan pelayanan, tidak hanya itu Standar pelayanan publik juga adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pelayanan itu sendiri. Arif menekankan bahwa untuk mencapai Zona Integritas dalam sebuah pelayanan perlu ada dasar  yang menjadi acuan.
“Kita dapat katakan kita sudah melayani dengan melakukan semua hal, tetapi jika tidak punya standar untuk mengukur kompetensi melayani, pelayanan kita rentan terhadap maladministrasi,” ungkap Arif.

Sementara itu selain memaparkan sejarah, profil, visi, misi motto PPMKP, produk dan hasil – hasil pelatihan yang diselenggarakan PPMKP, dasar hukum pelaksanaan kegiatan , fasilitas layanan, prosedur dan pengaduan, Heri Suliyanto Kepala PPMKP mengungkapkan juga sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik dibidang pelatihan pertanian, PPMKP memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan berupa pelatihan maupun pelayanan administrasi lainnya kepada stakeholder baik petani, penyuluh, maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna PPMKP.
“ Kementerian Pertanian masuk didalamnya PPMKP sudah mendapatkan nilai hijau (baik) dalam memenuhi standar pelayanan publik, “ tutur Heri.
Dalam diskusi yang digelar, PPMKP mendapatkan testimoni dan berbagai masukkan yang selanjutnya akan segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan. Diakhir acara dilakukan pendandatanganan berita acara pelaksanaan Public Hearing Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan – PPMKP tahun 2018. (PPMKP)