Minim Pengawasan, Bangunan Cagar Budaya (BCB) Sumur 7 dan Bunker Terancam Hilang

Featured landscape Sejarah

wartapakwan.co.id, BOGOR SELATAN – Aktifitas cut & field tanah seluas 6000 meter yang diketahui terdapat bangunan cagar budaya sumur 7 serta bunker atau bangunan pertahanan militer peninggalan penjajahan belanda di wilayah RT04/RW05, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, membuat sejumlah masyarakat serta para budayawan bereaksi.

Pasalnya, diberitakan sebelumnya lahan tersebut akan dibangun ruko dan perumahan, namun setelah pihak pengembang memenuhi panggilan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto beberapa hari lalu pihaknya berdalih tanah tersebut hanya diratakan dan berencana akan dibangun turap (dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian).

Selain mencuatnya kabar bangunan cagar budaya (BCB) sumur 7, disisi lain ditemukan papan milik Dinas Pariwisata dan Kebubayaan (Disparbud) Kota Bogor bertuliskan Bunker Mandiri 2 (sejenis bangunan pertahanan militer. Bunker biasanya dibangun di bawah tanah) yang telah rusak dan tertimbun tanah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Syahlan Rasyidi memaparkan bahwa sumur 7 dan 3 Bunker diwilayah bogor selatan statusnya masuk dalam cagar budaya yang terdata di Disparbud sejak tahun 2008.

Saat dikonfirmasi terkait plang Bunker 2, Syahlan mengatakan, rusaknya plang Bunker mandiri 2 murni karena kena angin puting beliung yang terjadi satu pekan lalu bukan dirusak dan yang mengetahui persis mengenai itu hanya juru pelihara (jupel).

“Bunker ada 3, di Bank Mandiri 1, lalu dibelakang batutulis ada 2 semuanya masuk bagunan cagar budaya dan itu semua sudah mulai terdata di disparbud sejak 2008,” papar shahlan saat dikonfirmasi melalui telephone, Kamis (13/12)

Berdasarkan Undang-Undang RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjabarkan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

Bahkan secara spesifik disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2); Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 99 ayat (1); Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 110; Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(Benkz/wartapakwan.co.id)