You are currently viewing DPMPTSP Kota Bogor Pertahankan Predikat Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima

DPMPTSP Kota Bogor Pertahankan Predikat Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima

 

Dalam Acara “Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2020, Serta Apresiasi Atas Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kelompok Rentan Lingkup Kementrian/Lembaga”. Yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB pada tanggal 9 Maret 2021 yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton SCBD DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut adalah hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Kemenpan RB pada bulan Juli sampai dengan bulan November Tahun 2020 secara Daring / Desk Evaluation dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik yang Indeks Pelayanan Publiknya mendapat Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai A.

 

DPMPTSP Kota Bogor berhasil mempertahankan penilaian tahun 2019 dengan nilai A sebagai “Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima”.

Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Drs Firdaus, M. Si saat menerima penghargaan di SCBD, Jakarta.

Drs. Firdaus, M.Si selaku Kepala DPMPTSP Kota Bogor menerima penghargaan dari MenPAN-RB Tjahjo Kumolo atas prestasi Pelayanan Prima.

Prestasi ini merupakan hasil kolaborasi dari unsur pimpinan dan seluruh karyawan DPMPTSP untuk membangun layanan yang Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Tepat Waktu atau yang bisa di singkat dengan SMART. Dan akan terus menyempurnakan proses pelayanan publik secara maksimal agar masyarakat mendapat kemudahan.

Dalam upaya melakukan penyempurnaan proses pelayanan publik dan penyampaian informasi yang cepat dan tepat, DPMPTSP Kota Bogor melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” yang dipimpin oleh Bpk. Agus Prayitno, S.Sos dari BKPM RI selaku Narasumber. Peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut antara lain Dinas terkait, Stake Holder, Perbankan dan para pelaku usaha sehingga paham dalam melaksanakan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Proses perizinan kegiatan berusaha yang diubah dari Berbasis Izin ke Resiko :

Resiko Rendah : Cukup dengan NIB (Nomor Induk Berusah)

Resiko Menengah Rendah : Cukup NIB, dan sertifikat standar

Resiko Menengah Tinggi : NIB, Sertifikat Standar, dan verifikasi

Resiko Tinggi : NIB, Izin dan Sertifikat standar

 

Persyaratan dasar perizinan berusaha berisiko :

Resiko rendah :

1. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatn Ruang) Wajib mendapat konfirmasi / persetujuan dari OSS

2. Persetujuan Lingkungan

– Mengisi form SPPL yang ada di OSS

– Tidak ada verifikasi oleh petugas

NIB Pelaku usaha sudah dapat diterbitkan dan dapat melakukan kegiatan Persiapan, Operasional dan Komersial

 

Resiko menengah:

1. KKPR, wajib mendapat konfirmasi/persetujuan dari OSS

2. Persetujuan lingkungan

a. Bila tidak wajib UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

– Mengisi form SPPL yang ada di OSS

– Tidak ada verifikasi oleh petugas

 

b. Bila wajib UKL – UPL

– Mengisi form UKL – UPL yang ada di OSS

– Tidak ada verifikasi UKL – UPL oleh Petugas

– Pemenuhan UKL – UPL pada saat pengawasan

 

Pelaku usaha sudah dapat NIB dan Sertifikat Standar, dan dapat melakukan Persiapan, Operasional dan Komersial (pemenuhan sertifikat standar harus dilakukan sebelum komersial)

 

Resiko Menengah Tinggi bila tidak wajib UKL-UPL:

1. KKPR, wajib mendapat konfirmasi /persetujuan dari OSS

2. Persetujuan Lingkungan mengisi form SPPL yang ada di OSS Pelaku usaha sudah dapat NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang blm terverifikasi dan dapat melakukan kegiatan pada Tahap Persiapan saja, Petugas akan melakukan pemenuhan Sertifikat Standar, bila memenuhi syarat, SS berubah menjadi terverifikasi. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan : Operasional dan Komersial

 

Resiko Menengah Tinggi wajib UKL-UPL

1. KKPR, wajib mendapat konfirmasi /persetujuan dari OSS

2. Persetujuan Lingkungan mengisi form SPPL yang ada di OSS

Pelaku usaha sudah dapat NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang blm terverifikasi dan dapat melakukan kegiatan pada Tahap Persiapan saja, Petugas akan melakukan verifikasi pemenuhan Sertifikasi Standar dan UKL-UPL. Bila memenuhi syarat SS dapat berubah menjadi sudah tervrifikasi dan Terbit persetujuan PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Lingkungkan Hidup). Pelaku sudah dapat melakuka Operasional dan Komersial.

 

Resiko Tinggi Wajib UKL-UPL atau Amdal :

1. KKPR, wajib mendapat konfirmasi /persetujuan dari OSS

2. Persetujuan Lingkungan :

– Bila wajib UKL-UPL, mengisi form UKL-UPL yang ada di OSS

– Bila wajib Amdal, menyusun Amda melalui sostem informasi lingkungan hidup

3. Dapat diterbitkan NIB, izinnya akan terbit setelah proses verifikasi, Pelaku Usaha sudah dapat melakukan kegitan Tahap Persiapan, dan Petugas akan melakukan verifikasi persyaratan UKL-UPL/Amdal dan Izin, bila memenuhi syarat maka akan terbit persetujuan PKPLH (bila wajib UKL-UPL), Terbit Keputusan Kelayakan Lngkungan Hidup (bila wajib Amdal) dan Izin akan diterbikan, maka Pelaku usaha dapat melakukan Operasional, dan Komersial.

Bila Pelaku Usaha memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai salah satu persyaratan dasar, baik untuk resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi agar menyampaikan permohonan melalui OSS → OSS akan meneruskan ke SIMBG, dan pelaku usaha menindaklanjuti langsung melalui SIMG. PBG dan SLF bukan pra syarat terbitnya NIB. (*)