You are currently viewing Bantu Pelaku Usaha, DPMPTSP Kota Bogor  Gelar Sosialisasi Perizinan

Bantu Pelaku Usaha, DPMPTSP Kota Bogor Gelar Sosialisasi Perizinan

Foto Atas: Kepala DPMPTSP Kota Bogor H Deny Mulyadi membuka sosialisasi perizinan di Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor. Foto Bawah: para narasumber. Foto-foto:tjahyadi ermawan | wartapakwan.co.id

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan RI serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor menggelar Sosialisasi Perizinan Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (30/3/2017).

”Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman arti, fungsi dan manfaat dari HO, SIUP dan TDP bagi para pelaku usaha, sekaligus  memberikan informasi teknis terkait tata cara pembuatan izin-izin dimaksud,” jelas Kepala DPMPTSP Kota Bogor, H. Deny Mulyadi SE.

Tampil sebagai pembicara pada sosialisasi ini, Disblot Gultom dari Kementrian Perdagangan RI, Adhitya Bhuana dari DPMPTSP Kota Bogor dan Riki Riswan dari Disperindag Kota Bogor. Ketiganya secara bergantian memberikan pemahaman, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang diajukan para peserta. Mulai dari cara dan syarat pembuatan hingga prosuder dan ketentuan perpanjangan ulang dari izin-izin dimaksud.

Respon dari peserta pun beragam. Umumnya, menanggapi postif. Hanya saja, mereka berharap tidak sebatas sosialisasi di Balaikota Bogor saja. “Di lapangan, terkadang kami menghadapi kondisi yang fluktuatif. Misalnya saja, di awal pendirian, kami tidak bermasalah dengan HO karena warga sekitar mengizinkan. Namun, ketika akan urus perpanjangan. Di sekitar kami warganya berganti, ada pendatang baru. Kami tidak mendapat tandatangan untuk bisa perpanjangan. Ini adalah kendala di lapangan. Mohon disikapi oleh DPMPTSP Kota Bogor,”ujar Bambang, pelaku usaha yang mengikuti acara ini.

Menanggapi hal ini, Kepala DPMPTSP Kota Bogor, H. Deny Mulyadi SE berjanji akan melakukan follow up. “Ini adalah salah satu program kami, dan tidak hanya sosialisasi. Kami juga memiliki agenda rutin jemput bola berupa pelayanan perizinan keliling di berbagai kelurahan. Nah, di situ ada juga sesi konsultasi. Masyarakat bisa bertanya pada tim kami,” papar Deny.

Saat ini, mengacu pada Perwali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemkot Bogor, terdapat 54 jenis perizinan dan 7 jenis non-perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, hanya empat (4) jenis perizinan yang dikenai retribusi, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) dan Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing atau IMTA. (CAY)